Alun-Alun Hanggawana Slawi
Kantor Bupati Tegal
Dinas KOMINFO Kabupaten Tegal
Dinas KOMINFO Kabupaten Tegal

1. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

A.  TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik.Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunuikasi pemerintah daerah dan publik;
  2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunuikasi pemerintah daerah dan publik;
  3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunuikasi pemerintah daerah dan publik;
  4. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunuikasi pemerintah daerah dan publik;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunuikasi pemerintah daerah dan publik;
  6. Pelaksanaan administrasi di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunuikasi pemerintah daerah dan publik;
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunuikasi pemerintah daerah dan publik.

B.  URAIAN TUGAS :

a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang berdasarkan Renstra, Renja, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;

b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis bidang berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;

d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;

e. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunuikasi pemerintah Daerah dan publik;

f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah Daerah dan publik, yaitu :

a) merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;

b) melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik melalui media elektronik maupun konvensional;

c) melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;

d) melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik (cetak/penyiaran/daring/social/luar ruang/ komunikasi tatap muka);

e) melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik;

f) melaksanakan pelayanan informasi publik;

g) melaksanakan layanan hubungan media;

h) melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;

i) melaksanakan manajemen komunikasi krisis (untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga pemerintah daerah);

j) melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

g. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunuikasi pemerintah daerah dan publik;

h. Mengoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunuikasi pemerintah daerah dan publik, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

i. Menyelia pelaksanaan tugas bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;

j. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif;

l. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja (LKJ), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

m. Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier;

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

o. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

p. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab

C.  TANGGUNG JAWAB :

  1. Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Tersedianya bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang informasi dan komunikasi publik;
  3. Tersusunnya perencanaan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
  4. Terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunuikasi pemerintah daerah dan publik;
  5. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik;
  6. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

 

2. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENYEDIAAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A.  TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang informasi dan komunikasi publik dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B.  URAIAN TUGAS :

a. Menyusun rencana kerja seksi penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan renstra, renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;

d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;

f. Merumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;

g. Melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik melalui media elektronik maupun konvensional, yaitu :

a) memantau isu publik di media massa dan media sosial,

b) mengumpulkan pendapat umum,

c) memantau aduan masyarakat,

d) mengevaluasi dan pemilihan isu publik,

e) mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi isu prioritas dan/atau isu terindikasi krisis) kepada perangkat daerah terkait.

h. Melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, yaitu :

a) memantau informasi kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas pemerintah daerah,

b) mengevaluasi dan menetapkan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah,

c) melibatkan perangkat daerah dalam penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah dan mendistribusikan hasil penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah kepada perangkat daerah terkait.

i. Melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik (cetak/penyiaran/daring/social/luar ruang/ komunikasi tatap muka), yaitu :

a) menyusun strategi komunikasi publik (menetapkan tujuan; menetapkan target khalayak; dan menetapkan materi konten)

b) mengemas konten (menentukan media; dan memproduksi konten)

j. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

k. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;

l. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;

m. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur (SOP) kegiatan seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

n. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

o. Menyelia penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja (LKJ), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

p. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;

q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

r. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

s. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab. 

C.  TANGGUNG JAWAB :

  1. tersedianya data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. tersedianya data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
  3. terlaksananya inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  4. terdistribusikannya tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  5. terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
  6. terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

 

3. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A.  TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

 B.  URAIAN TUGAS :

a. Menyusun rencana kerja seksi penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan renstra, renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;

d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;

f. Melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik, yaitu :

a) menyelenggarakan media komunikasi publik milik pemerintah daerah;

b) menyelenggarakan diseminasi pesan di media;

c) mengevaluasi penggunaan media komunikasi publik

g. Melaksanakan pelayanan informasi publik (PPID), yaitu :

a) mengumpulkan informasi publik dari perangkat daerah;

b) mengklasifikasikan informasi publik dengan memilah dan membuat daftar informasi publik berdasarkan informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan yang akan dikecualikan;

c) mendokumentasikan informasi publik sesuai pedoman kearsipan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy;

d) menyediakan informasi publik berupa informasi publik berkala dan serta merta ke dalam website/papan pengumuman dan informasi publik tersedia setiap saat di dalam aplikasi database internal dan/atau hardcopy;

e) mengoordinasikan ppid pembantu melalui rapat berkala dan memanfaatkan aplikasi generik atau aplikasi umum yang disediakan oleh pemerintah; dan

f) melakukan uji konsekuensi dengan mengumpulkan informasi yang akan dikecualikan, membuat berita acara hasil uji konsekuensi, dan daftar informasi yang dikecualikan

g) melayani pemohon informasi publik dengan menyediakan formulir dan memeriksa kelengkapan permohonan informasi, menyiapkan informasi publik yang dapat diakses, menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik, dan menghitamkan atau mengabuRKAn informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;

h) mengelola keberatan pemohon informasi publik dengan mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan, mengisi formulir keberatan, memberikan salinan formulir keberatan, mencatat pengajuan keberatan dalam register, dan menyampaikan kepada atasan ppid untuk memberikan tanggapan atas keberatan; dan

i) memberikan pertimbangan tertulis kepada pemohon melalui pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

j) mengoordinasikan ppid pembantu dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menyiapkan dokumen sengketa informasi, surat kuasa untuk persidangan, dan mendiskusikan pokok sengketa informasi;

k) mewakili lembaga dalam mediasi sengketa informasi di komisi informasi apabila diberikan kuasa oleh atasan PPID, dengan membawa surat kuasa dan mengambil keputusan serta melaporkan hasil mediasi sengketa informasi; dan

l) melaksanakan prosedur sidang ajudikasi non litigasi dengan memberikan pembuktian kepada majelis komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sengketa informasi serta melakukan banding ke pengadilan tata usaha negara jika dibutuhkan

m) merencanakan prosedur pengaduan masyarakat, menyiapkan sarana dan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat;

n) melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;

o) melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat

p) mengembangkan kapasitas sumber daya komunikasi publik ppid;

q) menyediakan dan memberikan konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik.

h. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

i. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;

j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;

k. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur (SOP) kegiatan seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

l. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

m. Menyelia penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja (LKJ), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

n. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

p. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

q. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C.  TANGGUNG JAWAB :

  1. Tersedianya data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Tersedianya data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
  3. Terlaksananya inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  4. Terdistribusikannya tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  5. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

 

4.  NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN HUBUNGAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN PEMERINTAH DAERAH DAN PUBLIK

A.  TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintahan Pemerintah Daerah dan Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pelayanan hubungan komunikasi pemerintahan pemerintah daerah dan publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas kepala bidang informasi dan komunikasi publik dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintahan Pemerintah Daerah dan Publik.

B.  URAIAN TUGAS :

a. Menyusun rencana kerja seksi pelayanan hubungan komunikasi pemerintahan pemerintah daerah dan publik berdasarkan renstra, renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;

d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan hubungan komunikasi pemerintahan pemerintah daerah dan publik

f.  Melaksanakan layanan hubungan media melalui pengelolaan hubungan media

a) membuat siaran pers;

b) mengelola ruang pers;

c) melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, dan liputan media;

d) memantau pemuatan siaran pers di media

g. Melaksanakan fungsi komunikasi sebagai komunikator pemerintahan daerah

h. Melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan, yaitu :

a) kelompok informasi masyarakat;

b) kelompok media tradisional;

c) komunitas pembuat konten positif; dan

d) kelompok strategis

i. Pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik.

a) melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;

b) mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;

c) mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;

d) Menyediakan bahan‐bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;

e) Melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi; dan

f) Melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi.

j. Melaksanakan manajemen komunikasi krisis (untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga pemda), yaitu :

a) penyiapan penanganan komunikasi krisis;

- mengidentifikasi potensi dan jenis krisis dari rekomendasi pemantauan isu publik dan rekomendasi pemantauan informasi kebijakan terkait dengan kwenangan daerah

- membentuk tim komunikasi krisis, menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan krisis

b) pengelolaan komunikasi krisis;

- mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait krisis serta dampaknya;

- menetapkan tujuan dan strategi penanganan krisis;

- melakukan koordinasi dengan pihak terkait; dan

- mengomunikasikan ke publik setiap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka penanganan krisis serta memberikan perkembangan informasi terkini secara regular; dan

- mendokumentasikan tahapan penanganan krisis

c) evaluasi penanganan komunikasi krisis

- mengumpulkan data dan informasi terkait penanganan krisis; dan

- mengevaluasi hasil penanganan krisis, menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan perencanaan komunikasi krisis

k. Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

l. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan hubungan komunikasi pemerintahan pemerintah daerah dan publik, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

m. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;

n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;

o. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur (SOP) kegiatan seksi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

p. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan seksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

q. Menyelia penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja (LKJ), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

r. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;

s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;

t. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;

u. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C.  TANGGUNG JAWAB :

  1. Tersedianya data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Tersedianya data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
  3. Terlaksananya inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan hubungan komunikasi pemerintahan pemerintah daerah dan publik, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  4. Terdistribusikannya tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  5. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintahan Pemerintah Daerah dan Publik.
  6. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

DAFTAR HASIL KARYA SISWA/MAHASISWA KERJA PRAKTEK (KP) / PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DI LINGKUNGAN DISKOMINFO KAB. TEGAL

NAMA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGKAT & JURUSAN JUDUL KARYA PELAKSANAAN KP LIHAT LEAFLET

Nur Afif Shalihuddin

M. Akhwan Nursidiq

IT TELKOM - PWT

UNJANI - CIMAHI

D3 Tek. Telekomunikasi

S1 Tek. Elektro

Perancangan Jaringan Intranet dan Internet Berbasis Fiber Optic Agustus 2019

Leaflet 1

Leaflet 2

Ramadhan Afwan Mutasodirin Universitas Indonesia S1 Sist. Informasi Dashboard Database Monitoring Juni - Agu 2019

Leaflet 1

Leaflet 2

Anggyta Hanani R

Lela Sari Kristina

M. Afghan Bawafie

Olvy Diaz Annesa

Elien Hanjani P

Adinda Miftahul I.H.

Almas Aliyan W

 IT TELKOM - PWT  S1 Sist. Informasi  DIGITALISASI DOKUMEN (FLIPBOOK) Agustus 2019

Leaflet 1

Leaflet 2

 

Desa-desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal yang akan membangun website resmi desa dapat mengajukan permohonan domain desa.id kepada Kementerian KOMINFO RI melalui fasilitasi dari Dinas KOMINFO Kabupaten Tegal. Adapun format domain desa.id telah ditentukan dengan Peraturan Menteri KOMINFO RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Berikut ini tahapan/alur permohonan domain desa.id :

I.   Tahapan/alur permohonan.

  1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas KOMINFO Kabupaten Tegal (contoh surat), dengan melampirkan softcopy berkas sebagai berikut:
    • Hasil scan surat permohonan nama domain kepada Menteri KOMINFO RI (contoh surat) yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa, dan telah dibubuhi stempel.
    • Hasil scan SK Pengangkatan Kepala Desa.
    • Hasil scan KTP Kepala Desa.
    • Hasil scan SK Perangkat Desa Struktural (Sekretaris/Kaur/Kasi) yang ditunjuk sebagai pengelola/admin.
    • Hasil scan KTP Perangkat Desa Struktural (Sekretaris/Kaur/Kasi) yang ditunjuk sebagai pengelola/admin.
    • Hasil scan Surat Kuasa dari Kepala Desa ke Perangkat Desa Struktural (Sekretaris/Kaur/Kasi) yang ditunjuk sebagai pengelola/admin (contoh surat).
    • Data diri/biodata pengelola/admin termasuk no hp/wa yang dapat dihubungi (contoh format).
  2. Permohonan dikirim ke alamat email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., atau dengan datang langsung (dengan tetap membawa softcopy kelengkapan berkas) ke Dinas KOMINFO Kabupaten Tegal.
  3. Kepala Dinas KOMIINFO Kabupaten Tegal memberikan disposisi atas permohonan tersebut kepada Tim Teknis Internal untuk memfasilitasi.
  4. Tim Teknis Internal Dinas KOMINFO Kabupaten Tegal melakukan verifikasi berkas permohonan, verifikasi tersebut mencakup :
    • Format domain yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan PERMENKOMINFO No. 5 Tahun 2015.
    • Kelengkapan berkas permohonan dan lampiran yang dipersyaratkan.
  5. Jika permohonan belum lengkap, Tim Teknis Internal Dinas KOMINFO Kabupaten Tegal akan menginformasikan kepada Pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki. Jika dinyatakan telah lengkap atau memenuhi syarat, permohonan akan dikirim/diteruskan ke Kementerian KOMINFO.
  6. Selanjutnya permohonan akan diproses oleh Kementerian KOMINFO RI.

II.  Lama Proses

  • Untuk tahapan/alur poin no. 3, 4, dan 5 (proses di Dinas KOMINFO Kab Tegal), 2 -  3 hari kerja.

 III. Biaya

  • Untuk tahapan/alur poin no. 3, 4, dan 5 (proses di Dinas KOMINFO Kab Tegal), tidak ada biaya.
  • Untuk tahapan/alur poin no. 6 (proses di Kementerian KOMINFO), khususnya terkait biaya per tahun domain desa.id sesuai ketentuan dari Kementerian.

 

 

 1

 

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

:  DESSY ARIFIANTO, S.Sos, MT

:  19721216 199703 1 004

:  Tegal / 16 - 12 - 1972

:  KEPALA DINAS

 2

 

 

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

:  TOBI'IN, SE

:  19651123 198703 1 001

:  Tegal / 23-11-1965

:  SEKRETARIS

 3    

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

 : WINDRI WIDYANINGRUM, SE

: 198209092011012013

:  Purwokerto / 09-09-1982

: KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

 4    

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

 :TRI SUSILASTUTI,S.IP

: 196404161986032017 

: Slawi / 16-04-1964

: KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

 5    

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

: KUSNIANTO, SE, SIP

: 197005201994031004

: Sukoharjo / 20 - 05 - 1970

: KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

 6    

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

 

 

: WAHYU YUDHO PURNOMO,S.Ag

: 197001181997101001

: Blora / 18-01-1970

: KEPALA SEKSI PENYEDIAAN INFORMASI PENYELENEGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

 

 7    

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

 

 

: MAMIEK PATMIHARSI,SH

: 196301081993102001

: Klaten / 08-01-1963

: KEPALA SEKSI PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

 

 8  

 

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

 

: HARl DARMAYANTI, SE

: 196807171994012001

: Magelang / 17-07-1968

: KEPALA SEKSI PELAYANAN HUBUNGAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PUBLIK

 9  

 

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

 

: AJI SRI MULYANTO, ST, MA

: 197705072003121004

: Tegal / 07 - 05 - 1977

: KEPALA BIDANG SPBE

 10  

 

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

 

: ROKHATI, S.IP

: 196403021986032017

: Slawi / 02-03-1964

: KEPALA SEKSI KEBIJAKAN SPBE  

 11  

 

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

 

: EKO YUDIANTORO, SH.

: 196506151993031010

: Pemalang / 15-06-1965

: KEPALA SEKSI TATA KELOLA SPBE

 12  

 

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

 

: ALAN SAMSUDINSEPTANA,S.Kom.

: 198209292009031006

: Lampung Tengah / 29-09-1982

: KEPALA SEKSI LAYANAN SPBE

 13    

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

 

 : LUKI SETIYANI, SAP

: 196408051986032019

: Tegal / 05 - 08 - 1964

: KEPALA BIDANG DATA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

 14    

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

:  BENDRl ACHRIA, SE.

:  197011222009011004

:  Bukittinggi / 22-11-1970

:  KEPALA SEKSI DATA STATISTIK

 15  

 

Nama

NIP

Tempat / Tgl Lahir

Jabatan

 

: Drs. NURTOFIK

: 196709091994011002

: Tegal / 09-09-1967

: KEPALA SEKSI PERSANDIAN

 16  

 Jabatan

: KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

Nama domain instansi pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Menteri KOMINFO RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, dan untuk lingkup Pemerintah Kabupaten Tegal telah memiliki domain resmi yaitu tegalkab.go.id sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 555/548/2013 Tentang Penetapan Domain Website Pemerintah Kabupaten Tegal, maka bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang akan membuat/membangun website atau aplikasi sistem informasi berbasis web dapat mengajukan permohonan subdomain sekaligus hosting kepada Dinas KOMINFO Kabupaten Tegal dengan tahapan/alur sebagai berikut:

I.   Tahapan/alur

  1. Perangkat Daerah (pemohon) mengajukan permohonan subdomain dan hosting kepada Kepala Dinas KOMINFO (contoh surat 1 - website <> contoh surat 2 - aplikasi SI), dengan melampirkan:
    • Kode sumber/source code dan database aplikasi/website.
    • SK Kepala OPD tentang Tim Pengelola Aplikasi/Website.
    • Laporan/dokumentasi pembuatan Aplikasi/Website (sekurang-kurangnya meliputi jenis layanan, perancangan, spesifikasi teknis, sasaran, dan output, serta jika aplikasi dibuat oleh pihak ketiga/penyedia jasa maka mencantumkan juga data pihak ketiga/penyedia jasa tersebut).
  2. Kepala Dinas KOMINFO memberikan disposisi kepada tim teknis internal untuk memfasilitasi.
  3. Tim teknis internal melakukan analisa permohonan.
  4. Jika permohonan disetujui, maka akan dibuatkan subdomain dan disediakan hosting pada datacenter untuk menampung data website atau aplikasi.
  5. Dinas KOMINFO mengirimkan surat balasan kepada pemohon terkait status permohonan.

Catatan: Bahwa pada poin no. 3, analisa yang dilakukan termasuk didalamnya melakukan vulnerability assessment dan melakukan penetration test, namun dikarenakan keterbatasan teknis Dinas KOMINFO saat ini belum dapat melakukan proses vulnerability assessment dan penetration test.

II.  Lama Proses

1 - 2 hari (jika tidak termasuk proses analisa : vulnerability assessment dan penetration test).

III. Biaya

Tidak ada biaya.

 

Terkini

Download Tools Indeks Keamanan Informasi

25 July 2019

Tools Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Materi Sosialisasi Perbup Masterplan TIK dan Perbup PSO Tata Kelola TIK

18 July 2018

Materi Sosialisasi, Slawi 18 Juli 2018. Download materi : Roadmap (Univ. Gunadarma) PSO Tata Kelola...

Antisipasi Serangan Malware Ransomware Wannacrypt

25 April 2018

APA ITU RANSOMWARE WANNACRYPT ? Ransomware WannaCrypt merupakan perangkat lunak berbahaya yang mengancam komputer anda...

Waspada Serangan Ransomware Petya

25 April 2018

Apa Itu Petya? Ransomware Petya merupakan perangkat lunak berbahaya yang melakukan infeksi otomatis ke perangkat...

Portfolio Gallery Kominfo

DATA CENTER

DATA CENTER

LPSE

LPSE

DATA STATISTIK

DATA STATISTIK

PPID

PPID

Channel Youtube Pemkab Tegal

Channel Youtube Humas Pemkab Tegal

Kontak Kami

DINAS KOMINFO KAB TEGAL
Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi
Phone. (0283) 4561555
Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

© 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.
Designed by [al]