Kepala Dinas

Print

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Dinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai fungsi :

  1. Penetapan rencana kerja;
  2. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  4. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  5. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  7. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

B. URAIAN TUGASĀ  :

  1. Merumuskan dan menetapkan perencanaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  3. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  4. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
  5. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja dinas mencapai target yang ditetapkan;
  6. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
  7. Menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  8. Mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  9. Menyelenggarakan kersajama dan kemitraan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
  10. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
  11. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan dinas;
  12. Membina pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum, dan aset dinas;
  13. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  14. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  15. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  16. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  17. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. TANGGUNG JAWAB :

  1. Tersusunnya perencanaan dinas;
  2. Ketersediaan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  3. Kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan prima di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  4. Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  5. Terbinanya pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, aset, umum, dan kesekretariatan/ketatausahaan dinas;
  6. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
  7. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.