Pencegahan Gratifikasi Dimulai Dari Diri Sendiri

Print

SLAWI - Kegiatan Sosialisasi Tentang  Pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Jajaran Diskominfo Kabupaten Tegal Tahun 2019 dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kominfo pada tanggal (29/05) dengan tujuan untuk updating wawasan mengenai pengendalian gratifikasi dan meningkatkan integritas seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal. Narasumber sosialisasi pengendalian Tentang  Pencegahan Gratifikasi adalah dari Sekretaris Dinas Kominfo yaitu Tobi’in, SE.

Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan gratifikasi bukan hanya mematuhi peraturan perundang-undangan, namun juga menjalankan perintah agama. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Bupati Tegal Nomor: 700/03/2724/2019 Tanggal 20 Mei 2019 Tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan, inti dari pengendalian gratifikasi adalah agar kita obyektif, cermat, adil dan independen. Pegawai Dinas Kominfo harus menjadi agent of change atau menjadi contoh bagi ASN yang lainnya dan Masyarakat di Kabupaten Tegal.

Updating informasi mengenai gratifikasi, di antaranya adalah sebagai Aparatur Sipil Negara dalam mengendalikan gratifikasi, khususnya untuk diri sendiri harus membuat “negative list” atau gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, antara lain:

  1. Karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
  2. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, kompetisi yang tidak terkait kedinasan;
  3. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
  4. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
  5. Goody bag/gimmick atau seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai sesuai ketentuan;
  6. Penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan institusi dari Pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan & tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.

Selain dalam negative list tersebut, maka gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG/KPK, walaupun dalam keputusannya benda gratifikasi tidak seluruhnya harus disetorkan kepada Negara. Pada prinsipnya negative list akan memudahkan ASN terhadap keraguan dalam menentukan kategori gratifikasi, karena semua gratifikasi wajib dilaporkan kecuali yang tercantum dalam daftar negative list tersebut.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan pencegahan gratifikasi dapat dipahami dan dilaksanakan di lingkungan Jajaran Dinas Kominfo Kabupaten Tegal. (PbS)